Latar Belakang

Azas yang melandasi Kebijakan Strategis Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah pembangunan IPTEK yang dititikberatkan pada peningkatan peran masyarakat melalui penguatan budaya IPTEK, yang mampu mendorong Kraetivitas dan Inovasi masyarakat dalam bidang IPTEK. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pengembangan kreativitas dan kemampuan inovasi masyarakat ditujukan untuk meningkatkan daya saing masyarakat guna meningkatkan QCD (Quality, Cost and Delivery) produk unggulan daerah. Hal ini ditujukan agar dapat menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu tantangan, khususnya berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di daerah.

Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang layak huni (livible), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan.

Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemerintah wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Pengembangan permukiman ini meliputi pengembangan prasarana dan sarana dasar perkotaan, pengembangan permukiman yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, proses penyelenggaraan lahan, pengembangan ekonomi kota, serta penciptaan sosial budaya di perkotaan.

Sampah yang dikelola dengan baik pada sektor hulu dengan prinsip 3R (Reuse, Redeuce, dan Recycle) tentunya akan mengurangi volume sampah yang akan dikirim ke TPA sebagai tempat pengelolaan sampah akhir (hilir). Perlu diketahui tiap tahun terjadi peningkatan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) Ngembak, Kecamatan Purwodadi sehingga membuat luasan lahan TPA semakin berkurang.

“Dari luasan lahan TPA yang sekarang yakni 4,5 hektare saat ini tinggal 10-15 persen saja. Hal ini mengingat volume sampah yang semakin meningkat,” jelas Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Grobogan M Chanif melalui  Kabid Kebersihan A Wahib Suyuti, Sabtu (Solopos : 13/8/2011).

Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah untuk melaksanakan pemerintahan di daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah memerlukan  serangkaian proses perencanaan, pengaturan dan koordinasi untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun Pembangunan Antar Daerah.

Dalam rangka mewujudkan sistem perencanaan pembangunan serta untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan selaras, efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan, maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah  yang  cermat,  tepat,  aspiratif   dan  prospektif. Untuk itulah maka Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan.