Selamat Datang di Website Resmi Bappeda Kabupaten Grobogan

Permasalahan persampahan telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Hal ini mengingat  pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Banyak daerah mengalami beberapa hambatan dalam mengelola sampah, baik hambatan dari aspek teknis, non-teknis, anggaran maupun pola hidup dan perilaku masyarakat yang belum memahami arti penting mengelola sampah.

Sampah yang dikelola dengan baik pada sektor hulu dengan prinsip 3R (Reuse, Redeuce, dan Recycle) tentunya akan mengurangi volume sampah yang akan dikirim ke TPA sebagai tempat pengelolaan sampah akhir (hilir). Perlu diketahui tiap tahun terjadi peningkatan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) Ngembak, Kecamatan Purwodadi sehingga membuat luasan lahan TPA semakin berkurang.

Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah untuk melaksanakan pemerintahan di daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah memerlukan  serangkaian proses perencanaan, pengaturan dan koordinasi untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun Pembangunan Antar Daerah.

Dalam rangka mewujudkan sistem perencanaan pembangunan serta untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan selaras, efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan, maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah  yang  cermat,  tepat,  aspiratif   dan  prospektif. Untuk itulah maka Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan.

Kabupaten Grobogan dengan ibukotanya di Kota Purwodadi dapat dikatakan terletak pada posisi silang, karena dilalui jalur jalan Semarang-Purwodadi-Blora, Solo-Purwodai-Blora, Solo-Purwodadi-Pati, Solo-Purwodai-Kudus, serta jalan-jalan lain yang menghubungkan Kabupaten Sragen, Boyolali, Salatiga, dan Demak.

Melihat posisi strategis tersebut, perlu didukung dengan infrastuktur yang memadai, salah satu infrastuktur yang penting adalah infrastruktur jalan. Jaringan jalan sebagai salah satu prasarana infrastruktur merupakan komponen penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana diketahui, jaringan jalan di Kabupaten Grobogan kondisi fisik struktural maupun fungsional jalan masih belum mantap dalam mengakomodasi pergerakan orang dan barang. Permasalahan teknis, alam, maupun terbatasnya anggaran merupakan factor-faktor yang menjadi hambatan dalam peningkatan kualitas jalan yang lebih baik.

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kabupaten yang bertumpu pada sektor pertanian khususnya sebagai penghasil pangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah, dengan produksi padi sawah pada tahun 2009 sebesar 719.495 ton/tahun.  Produktifitas pangan tersebut didukung dengan luas lahan baku pada saat ini adalah 64.790,210 Ha, yang terdiri atas sawah beririgasi teknis seluas 18.394,780 Ha, sawah beririgasi setengah teknis 1.658,000 Ha, sawah beririgasi sederhana 10.609,260 Ha dan sawah tadah hujan 34.128,170 Ha (Sumber: Grobogan dalam angka 2011).

Salah satu permasalahan utama dalam pembangunan pertanian tanaman pangan khususnya komoditas beras adalah dalam hal penyediaan air irigasi secara berkelanjutan.  Kenyataan yang ada bahwa kualitas sumber daya manusia baik petani pemakai air maupun aparat pemda pada umumnya masih sangat terbatas sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengelola sumberdaya air.  Di pihak lain kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur pengairan mengalami penurunan kuantitas dan kualitasnya, yang akan berpengaruh terhadap produktifitas lahan, dan akhirnya berpengaruh terhadap kesejahteraan petani.  Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan kualitas SDM aparat maupun petani dalam pengelolaan sumberdaya air serta peningkatan partisipasi petani dan kelompok tani dalam operasi maupun pemeliharaan jaringan irigasi.  Untuk mendukung program pengelolaan sumberdaya air dan irigasi tersebut Kabupaten GROBOGAN mulai tahun anggaran 2006 sampai dengan 2010 telah melaksanakan kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Program APL I. Kabupaten Grobogan juga terpilih lagi untuk mengikuti program WISMP 2.