adminwebmail
↑↓

LPSE Kab. Grobogan  

Video Investasi  

1_RI

Produk Bappeda  

Pemerintah Pusat  

Pendapat Anda  

Bagaimana Tampilan Baru Website Ini?









Hasil

Statistik Pengunjung  

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini489
mod_vvisit_counterKemarin1163
mod_vvisit_counterMinggu ini6260
mod_vvisit_counterMinggu lalu7881
mod_vvisit_counterBulan ini489
mod_vvisit_counterBulan lalu35138
mod_vvisit_counterTotal307135

We have: 7 guests, 2 bots online
Alamat IP Anda: 54.211.212.174
 , 
Today: Nov 01, 2014
Selamat Datang di Website Resmi Bappeda Kabupaten Grobogan

Forum Koordinasi Daerah Irigasi, Sebagai Wadah untuk Menjalin Sinergitas dan Sinkronisasi Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Grobogan

Rapat FKDI Kabupaten Grobogan

Program Reformasi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi yang dilaksanakan secara Partisipatif melalui paradigma baru di dalam pelaksanaan pembangunannya, akan berimplikasi pada pola pendekatan yang akan melibatkan masyarakat petani secara penuh, di mana pola pendekatan ini akan selalu mengedepankan pada kebutuhan nyata yang dihadapi oleh masyarakat petani, melalui proses bottom up. Dengan dilaksanakannya pembaruan pengelolaan irigasi tersebut, maka diharapkan dapat dicapai:

 

7 Milyar digelontorkan dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pembangunan Infrastruktur Jalan Grobogan

Bantuan keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota telah diatur dalam PERGUB No   Tahun 2014, dalam Pergub tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dapat memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk meningkatkan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan daerah dalam upaya mempercepat perwujudan Jateng sejahtera dan berdikari. Bantuan diusulkan melalui Musrenbang, usulan kegiatan strategis kepada Pemerintah Provinsi pasca Musrenbang dan usulan DPRD hasil reses/kunjungan kerja. Bantuan pada Perubahan APBD merupakan kegiatan yg bersifat mendesak/strategis/ bagian dari komitmen sharing Provinsi, diutamakan yg dapat diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan dgn mempertimbangkan proporsionalitas alokasi pada APBD Induk dan kemampuan pengelolaan kelengkapan bantuan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali untuk keadaan tertentu.

 

Perbandingan Kontruksi Jalan Beton, Aspal dan Paving

Jalan Beton

Perkerasan jalan beton semen atau secara umum disebut perkerasan kaku, terdiri atas plat (slab) beton semen sebagai lapis pondasi dan lapis pondasi bawah (bisa juga tidak ada) di atas tanah dasar. Dalam konstruksi perkerasan kaku, plat beton sering disebut sebagai lapis pondasi karena dimungkinkan masih adanya lapisan aspal beton di atasnya yang berfungsi sebagai lapis permukaan.

Perkerasan beton yang kaku dan memiliki modulus elastisitas yang tinggi, akan mendistribusikan beban ke bidang tanah dasar yang cukup luas sehingga bagian terbesar dari kapasitas struktur perkerasan diperoleh dari plat beton sendiri. Hal ini berbeda dengan perkerasan lentur dimana kekuatan perkerasan diperoleh dari tebal lapis pondasi bawah, lapis pondasi dan lapis permukaan.

   

Pemerintah Canangkan Indonesia Bebas Kumuh Tahun 2019

Pemerintah Canangkan Indonesia Bebas Kumuh Tahun 2019

Pembangunan Infrastruktur pemukiman ( bidang Cipta Karya) dalam Rancangan Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke 2 tahun 2010-2014 diarahkan pada meningkatan akses lingkungan pemukiman yang berkualitas. Dalam hal ini tantangan yang besar adalah rendahnya layanan air minum, sanitasi dan meluasnya kawasan kumuh.

Pemerintah mulai mendata kawasan permukiman kumuh di seluruh Indonesia. Targetnya, kawasan kumuh dapat ditekan hingga nol persen pada 2019. Imam Ernawi, Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), mengatakan, program penanganan kawasan kumuh sudah masuk dalam APBN. Untuk itu, tiap pemda diminta segera melakukan pendataan. “Jika tidak (memiliki pendataan kawasan kumuh), mereka (pemerintah daerah) tidak akan mendapatkan program penanganan kawasan kumuh dari APBN,” ucap Imam, di Jakarta, Rabu (25/4/14).

 

Optimalisasi Data Terkini Berbasis Spasial Untuk Perencanaan Yang Lebih Baik

Optimalisasi Data Terkini Berbasis Spasial Untuk Perencanaan

Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual (images) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya. Sedangkan, Informasi adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta. Data dan informasi yang dihimpun berhubungan dengan potensi dan kondisi daerah dan merupakan bahagian penting demi hasil perencanaan yang baik dan komprehensif. Data dan informasi yang berkualitas harus dijadikan rujukan bagi penentuan kebijakan dan program sasaran yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan ini, hasil akhir pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat/rakyat akan tercapai dengan efektif dan efisien.

   

Halaman Ke-1 dari 6

<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 Selanjutnya > Akhir >>
   
viagra online contrareembolso españa http://www.darrellduffie.com/curatorshi.... http://www.darrellduffie.com/curatorshi....
viagra sicuro cialise medicament http://www.citylimits.org/assets/images/...
http://www.cricyt.edu.ar/?size=309361&pr... acheter bactrim en ligne acheter terbinafine en ligne
  • http://www.smwc.edu/?size=472366&price=4... ddavp sin receta ventolin venta libre
  • cialis otc viagra drug prices kamagra online lowest price
    commande domperidone 
    http://www.scripts.com/?q=1&prod=&type=2... 
    http://www.scripts.com/?q=1&prod=&type=2... 
    http://crown.kings.edu/?size=140456&pric... 
    cialis generico venta online 
    cialis authentique 
    quesqui peu remplacer le viagra sans ordonance comprar viagra pela internet viagra acheter en ligne france