Berita Terbaru

Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 98 ayat (3) menyebutkan bahwa Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari. kemudian pada dan ayat (6) menyebutkan bahwa Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan.

Demi kesuksesan pada acara Musrenbang RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 di Kecamatan yang akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Februari 2023, Bappeda Kabupaten Grobogan menyelenggarakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2024 di Kecamatan pada tanggal 31 Januari 2023 di Ruang Rapat Pangripta Bappeda dengan di hadiri oleh Bagian Pembangunan Setda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pejabat Struktural di Lingkungan BAPPEDA.

Acara di Buka dan di Pimpin Oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapak Wahyu Susetijono, SH,MM), beberapa penyampaian terkait teknis pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2024 di Kecamatan yang mencakup Tema/ arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 “Penguatan Daya Saing SDM, Didukung Peningkatan Reformasi Birokrasi”.  Tujuan acara ini untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan. 

Waktu pelaksanaan dilakukan pada tanggal 7 – 10 Februari 2023. 1 (satu) hari terdiri dari 4-5 kecamatan, telah terbagi berdasarkan Dapil (daerah pemilihan), kecuali Dapil 2 (dua) karena terdapat 5 (lima) kecamatan, sedangkan pelaksanaan selama 4 (empat hari), maka ada kondisi 2 (dua) kecamatan dalam Dapil 2 (dua) akan bersamaan dalam 1 (satu) hari.

Musrenbang (Musyawah Perencanaan Pembangunan) sebagai salah satu bagian yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa dan kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten di wilayah Kecamatan.

Musrenbang sebagai sarana konsultasi publik bagi segenap pelaku kepentingan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan kecamatan/kelurahan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten, mengklarifikasi usulan permasalahan yang telah disampaikan masyarakat pada setiap tahapan Musrenbang, mulai dari Musrenbang Desa dan Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Konsultasi Publik, Forum Gabungan/Lintas SKPD dan Musrenbang Kabupaten, serta menyepakati prioritas pembangunan dan permasalahan pada setiap tahapan Musrenbang. Prinsip yang digunakan untuk menyepakati permasalahan prioritas tersebut adalah musyawarah untuk mencapai mufakat melalui pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

     Musrenbang RKPD di Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Permasalahan Pembangunan Desa dan Kelurahan melalui mekanisme penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana permasalahan prioritas pembangunan Kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan. Musrenbang RKPD di Kecamatan dikoordinir oleh Bappeda dan dilaksanakan oleh Camat. Dengan adanya Rapat Persiapan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan Dan Kecamatan Tahun 2024 diharapkan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dapat berjalan secara optimal, mencapai tujuan pembangunan dengan baik dan terukur serta keberhasilan perencanaan pembangunan daerah untuk menentukan kebijakan masa depan.

Rapat koordinasi persiapan pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023

Rapat di buka oleh Bp. Wahyu Susetyo (kepala bappeda kab. Grobogan)
Tujuan diadakan rapat ini adalah untuk mengkoordinasikan pengukuran dan penilaian indeks inovasi daerah tahun 2023 kab. Grobogan kepada BUMD di Kab.Grobogan. Ini menindak lanjuti hasil dari study banding kita ke bappeda dan litbang kab. Wonogiri, yang berhasil mendapatkan peringkat pertama tingkat Nasional. Sumbe inovasi yg di gali yaitu dari aparat dan dari masyarakat
Diharapkan bumd bisa memberikan inovasi yang sebanyak2nya, sehingga bisa mendapatkan nilai maksimal.

Bpk. Rifki Samsul huda (subkoor. Bidang litbang. Bappeda kab. Grobogan)

Indikator yg harus kita siapkan ada 36 idikator
 Untuk bumd harus menyiapkan pengisian indikator no 16 sampai 36.. kurang lebih ada 21 indikator.
Rancang bangun.
1. Dasar hukum
2. Permasalahan (makro atau mikro)
3. Isu trategis
4. Metode pembaharuan
5. Keunggulan dan kebaharuaan
6. Tahap inovasi

Indeks inovasi daerah
1. Aspek 2
2. Variabel 8
3. Indikator indeks inovasi 36

Aspek 1. Satuan pemerintah daerah 2. Satuan inovasi

Variabel 1. Institusi 2. Sumberdaya manusia 3.  Ekosistem inovasi dan kajian 4. Infrastruktur 5. Output pengetahuan dan teknologi 6. Kecepatan bisnis dan proses 7. Kecanggihan produk 8. Jumblah inofasi dan hasil kreatif

Bumd bisa menyiapkan inovasi2 yg ada agar bisa di masukan dalam penilaian indeks inovasi daerah kab. Grobogan TA. 2023.

Dari pdam
Inovasi pelayanan kepada pelanggan (lapban). Laporan pengaduan bagi pelanggan.
Apakah yg ada ini harus kita perbaharui atau cukup dengan yg sudah ada ?
Di harapkan ada grup wa. Agar bisa mempermudah untuk pelaksanaan penilian.
Kita sangat mendukung program ini, untuk itu mohon petunjuk yg lebih lanjut

Bank BKK
Inovasi lebih ke produk bank
Ada inovasi untuk BKK AIR ( di bidang sanitasi)
Apakah inovasi yg sudah ada bisa di pakai apakah harus di perbaharui maslahnya inovasi yg ada sudah lama. 

Bpk. Agus Darmanto.
Inovasi yg sudah ada di beri sedikit pembaharuan atau sentuhan sedikit agar bisa lebih menarik.

Bpk. Rifki
Kita buatkan no. Wa grup. Untuk menunjang kegiatan.

Bpk. Wahyu
Teman teman bumd diharapkan berkomitmen untuk ikut IGA.

Purwodadi, - Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Prerumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Grobogan tahun 2023, maka Bappeda Grobogan mengadakan Rapat Review Rancangan Perbup RP2KPKPK Kabupaten Grobogan pada hari Rabu, 25 Januari 2023 pukul 09.00 di Ruang Rapat Bappeda, dengan mengundang Disperakim, Askot KOTAKU, Tim Faskel KOTAKU Kab. Grobogan, serta Askot UP, Infrastruktur & Saveguard Kab. Kendal sebagai tamu undangan untuk bahan referensi.

Rapat dipimpin oleh Sub Koordinator Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Pertanahan Bappeda, Bp. Abdur Rahman, S.Si, M.Eng, M.Eng. Dari hasil diskusi, perlu ditambahkan kegiatan yang menunjang visi kawasan misalnya di Purwodadi membutuhkan normalisasi sungai, penyediaan tanggul untuk pengendali banjir, serta penyediaan TPS3R. Lebih lanjut, dari Bp. Agus (Faskel) juga menambahkan bahwa penyusunan RP2KPKPK ini sangat penting dan perlu segera diselesaikan karena sebagai salah satu syarat kelengkapan usulan DAK Integrasi. Kemudian dari Bp. Arif (Askot Kab. Kendal) juga menjelaskan bahwa yang urgent untuk segera diselesaikan adalah Masterplan. Harapannya, penanganan kawasan kumuh bukan hanya untuk mengurangi angka kumuh saja, namun juga untuk menggulirkan kembali kegiatan ekonomi masyarakat.

Rapat Koordinasi Bersama yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah bersama dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan serta Pemerintah Kabupaten Grobogan dilaksanakan di Desa Mlilir Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan pada Rabu, 25 Januari 2023. Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah menyerahkan beberapa bantuan kepada masyarakat serta lembaga masyarakat sebelum membahas permasalahan terkait "Kemiskinan Ekstrem" yang ada di Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan. Indikator-indikator kemiskinan berdasarkan olah data P3KE yang menjadi sorotan serta bahasan di Kabupaten Grobogan yaitu jumlah Kepala Keluarga (KK) di desil 1 yang masih belum memiliki jamban layak, belum memiliki sumber air minum layak, belum memiliki jaringan listrik, masih tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), keluarga beresiko stunting, dan Anak Tidak Sekolah. Di Kabupaten Grobogan sendiri, masih cukup tinggi jumlah Kepala Keluarga Miskin Ekstrem yang belum memiliki jamban layak serta jumlah Kepala Keluarga Miskin Ekstrem yang beresiko stunting. Gubernur Jawa Tengah juga menjelaskan strategi penanggulangan daerah yang dirumuskan menjadi 4 hal yaitu : 1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, 2. Peningkatan pendapatan masyarakat, 3. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan UMKM, dan 4. Sinergi kebijakan serta program penanganan kemiskinan. Untuk itu, perlu kerja sama dari berbagai pihak untuk "mengeroyok" bersama hingga permasalahan ini tuntas dalam waktu dekat ini. Tentunya, masih terdapat beberapa tahapan seperti verifikasi serta validasi data dan olah data sebelum dilakukan "eksekusi" pada permasalahan-permasalahan tersebut. Harapannya, masyarakat dengan kategori "Miskin Ekstrem" bisa terselesaikan di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 ini.

Purwodadi, - Dalam rangka optimalisasi penyusunan DED Kantor Kecamatan Geyer dan Kecamatan Tegowanu, maka Bappeda Grobogan mengadakan Rapat Koordinasi Finalisasi Penyusunan DED Kantor Kecamatan Tegowanu dan Kecamatan Geyer pada hari Kamis, 19 Januari 2023 pukul 08.30 di Ruang Rapat Bappeda.

Setelah pemaparan dari tim konsultan terkait DED Kantor Kecamatan Geyer, terdapat masukan dari Bp. Anang (BPPKAD), terkait kepastian jumlah anggaran untuk konstruksi, akses ruang pelayanan, ruang laktasi, jarak tembok depan dengan pagar, jarak antar bangunan, pemasangan AC, serta tempat parkir. Kemudian terdapat masukan juga terkait penggunaan bangunan lama, apakah ada yang dirubah/dibongkar atau dipertahankan/digeser. Terdapat masukan dari Bp. Wahyu (Bappeda) terkait penambahan stop kontak di ruang pelayanan. Kemudian terdapat masukan dari Bp. Afi (Bappeda) terkait luas dan kegunaan masing-masing bangunan. Terakhir, terdapat masukan dari Bp. Candra (Bappeda) terkait SRP dan kesesuaian terhadap kaidah/standar Bangunan Gedung sesuai dengan Permen PU.

Kemudian pemaparan dilanjutkan oleh tim konsultan terkait DED Kantor Kecamatan Tegowanu, terdapat masukan terkait kesamaan ornamen serta pemilihan atap yang direkomendasikan. Diharapkan desain yang telah dibuat oleh tim konsultan dapat terrealisasikan sehingga bangunan Kantor Kecamatan nantinya dapat dimanfaatkan dengan baik dan nyaman.

Menindaklanjuti hasil rapat identifikasi inovasi yang akan diajukan pada evaluasi pembangunan daerah melalui Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 Tingkat Kabupaten/Kota, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 di Ruang Rapat Bappeda. Bappeda Kab. Grobogan mengadakan rapat koordinasi teknis penyusunan proposal inovasi hacking kedelai bersama dengan Dispertan Kab. Grobogan pada Hari Rabu, 18 Januari 2023 di Ruang Ruang Rapat Bappeda pukul 13.00-selesai.

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Bappeda Afi Wildani, ST. M.Eng. Disampaikan bahwa proposal inovasi ini selambatnya dikirim ke Bappenas adalah tanggal 20 Januari 2023. Dokumen inovasi tersebut merupakan  inovasi yang memiliki keterkaitan dengan Tema RKP 2023 “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Dari Dispertan diwakili oleh Kabid Tanaman Pangan Christina Setyaningsih, SP, MP disampaikan bahwa produksi kedelai lokal grobogan naik dari 10.709 ton pada tahun 2020 naik sebesar 130% menjadi 25.057 ton pada tahun 2021. Pada tahun 2022 naik sebesar 74% menjadi 43.693 ton pada tahun 2022.  Pada dasarnya hacking kedelai dibagi menjadi empat tahapan yaitu menyongsong hujan pada MT I, methuk jempolan pada MT II, mengejar air pada MT III dan Jabalsik (Jaringan benih antar lokasi dan musim dalam Kabupaten)  Selanjutnya dilakukan diskusi mengenai isi proposal hacking kedelai.

Sehubungan dengan monitoring evaluasi Program Strategic Irrigation Modernization And Urgent Rehabilitation Project ( SIMURP ) pada Daerah Irigasi Glapan Timur di Kabupaten Grobogan. Bappeda Kab. Grobogan mengadakan Koordinasi Awal Tahun Pelaksanaan Pendampingan Program SIMURP. pada Hari Selasa, 17 Januari 2023 di RM. Langensari Jatipohon Rapat tersebut juga mengundang OPD terkait seperti DPUPR, Dispertan, Konsultan IDPIM SIMURP, Konsultan TPM A dan KTPM serta TPM SIMURP DI Glapan Timur.

Kegiatan dipimpin oleh Subkoordinator Perekonomian Endah Tri Sulistyorini, ST, M.Si. Kegiatan SIMURP bertujuan meningkatkan kapasitas layanan sistem irigasi dan akuntabilitas pengelolaan jaringan irigasi pada lokasi terpilih, antara lain melalui kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi infrastruktur, modernisasi kelembagaan pengelola irigasi, serta penerapan Climate Smart Agriculture. Daerah Irigasi Glapan Timur  berada di BBWS Pemali Juana yang terletak di Kabupaten Grobogan dan Demak seluas 8.671 Ha. KTPM dan TPM saling diskusi dan sharing hasil capaian progress dilapangan serta permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang ada pada umunya adalah belum ada legalitas P3A, belum ada AD ART, perlunya regenerasi dan revitaslisasi, sehingga diperlukan pendampingan. Harapan dari evaluasi kegiatan ini  hendaknya disusun sebuah matrik dan bisa dishare di grup sehingga semua pihak bisa mengetahui perkembangan dan tersedianya data.