Berita Terbaru

Purwodadi - Dalam rangka percepatan penurunan angka prevalensi angka stunting di kabupaten grobogan, ketersediaan database yang akurat dan kecepatan akses informasi menjadi kebutuhan mendasar yang harus segera dipenuhi Berangkat dari adanya perbedaan data stunting dari bebeberapa sumber, berdampak pada ketidakjelasan dalam menentukan kondisi awal dan target yang akan dicapai setiap tahun dalam dokumen perencaaan, selain itu juga berdampak pada ketepatan dalam perumusan kebijakan intervensi kasus stunting. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, telah dikembangkan Aplikasi Terintegrasi Penanganan Stunting yang di singkat ATASI STUNTING.

Pada tanggal 6 September 2021 telah dilaksanakan uji coba penggunaan aplikasi ATASI STUNTING. Rapat dipimpin oleh Kabid Pemsosbud, Fandyasih Bowo Leksono dan diikuti oleh Dinas Kesehatan, DP3AKB, Dispermades, Perwakilan Petugas Tenaga Gizi, dan Tenaga Pendamping Professional Desa. Aplikasi ini dikembangkan dengan system webbase dengan alamat link https://atasistunting.bappeda.grobogan.go.id/  dan juga bisa diakses melalui android .

Secara umum, aplikasi sudah dapat digunakan, namun demikian terdapat saran dan masukan yang harus segera diperbaiki.  Selain itu, perlu dibentuk Tim Admin Kabupaten terdiri dari unsur Bappeda, Dinkes Dispendukcapil dan Dispermades.yang bertugas mengupdate data kependudukan balita secara periodik. Sebagai tindaklanjut uji coba aplikasi ini, akan dilaksanakan peningkatan kapasitas kepada Petugas Tenaga Gizi, Kader Pembagunan Manusia dan Kader Kesehatan Desa di 5 Desa Lokus Stunting dan Bimbingan Teknis aplikasi ATASI STUNTING. Dengan adanya penyediaan database stunting melalui aplikasi ini, diharapkan dapat berkontribusi dalam penanganan stunting di Kabupaten Grobogan.

Purwodadi - Fenomena stunting telah menjadi isu global yang perlu diselesaikan oleh Pemerintah, termasuk termasuk Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Grobogan. Kompleksitas permasalahan stunting bukan hanya tanggungjawab di urusan kesehatan saja, melainkan urusan multi sektor yang melibatkan koordinasi stakeholders secara pentahelix. Terkait hal tersebut, telah dilaksanakan rapat koordinasi penanganan stunting pada tanggal 2 September 2021 secara virtual yang diikuti oleh semua para pemangku kepentingan dari unsur Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, Organisasi/Lembaga, Masyarakat dan Media.

Tujuan dilaksanakan rapat koordinasi ini adalah dalam rangka menggalang komitmen dari semua pemangku kepentingan, untuk menjadikan stunting sebagai persoalan yang harus kita tangani bersama.

Rapat koordinasi diawali dengan penyampaian laporan penyelenggaran oleh Kepala Bappeda Kab. Grobogan, Anang Armunanto, S. Sos, M. Si. Rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Bapak Wakil Bupati Grobogan, dr. Bambang Pujiyanto, M. Kes, sekaligus melaunching Gerakan Cegah Stunting yang disingkat “Geceg Stunting” di Kabupaten Grobogan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Grobogan menyampaikan, bahwa sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menangani stunting, dalam Rancangan RPJMD Tahun 2021-2026, telah ditetapkan salah satu program unggulan disektor kesehatan, yaitu Gerakan Cegah Stunting dengan tagline “Geceg Stunting”, yang mendukung pada pencapaian Misi ke-1 yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

Gerakan ini akan mendorong semua pemangku kepentingan baik Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, Organisasi/Lembaga, Masyarakat dan Media untuk peduli terhadap stunting. Dengan gerakan ini diharapkan permasalahan stunting di Kabupaten Grobogan segera dapat diselesaikan.

         Purwodadi   -   Dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Grobogan, telah dilaksanakan rapat koordinasi optimalisasi peran dan fungsi Tim Penanganan Stunting pada tanggal 23 Agustus 2021 bertempat di Ruang Pangripta Bappeda Kab. Grobogan. Rapat dipimpin oleh Kabid Pemsosbud, Fandyasih Bowo Leksono, S.STP, M.Si. Rapat diawali dengan penyampaian secara makro kondisi stunting di Kabupaten Grobogan, dimana permasalahan stunting menjadi salah satu isu strategis di Kabupaten Grobogan yang segera ditangani.

Maksud dan tujuan dilaksanakan rapat koordinasi ini adalah sebagai tindak lanjut hasil evaluasi/penilaian aksi konvergensi stunting tahun 2019 dan tahun 2020 yang masih perlu mendapat perhatian dari Tim. Selain itu, perlu adanya kesepakatan data stunting yang akan digunakan sebagai kondisi awal dalam dokumen perencanaan RPJMD Tahun 2021-2026, mengingat terdapat perbedaan data stunting Kabupaten Grobogan dari beberapa sumber.

Penyusunan regulasi terkait peran multi sektor juga perlu segera disusun dalam percepatan penurunan stunting. Dengan adanya regulasi dimaksud, diharapkan akan ada kejelasan siapa berbuat apa serta sebagai bahan evaluasi kinerja perlu adanya penetapan indikator kinerja dan targetnya.

Purwodadi, - Dalam rangka penyelenggaraan satu data Indonesia tingkat Kabupaten, Diskominfo beserta Bappeda, BPS serta Bagian Hukum SETDA Kabupaten Grobogan melaksanakan rapat Finalisasi Rancangan Peraturan Bupati Tata Kelola data Kabupaten Grobogan pada hari Kamis, 27 Mei 2021 pukul 09.00 di Ruang Rapat Kantor Diskominfo Kabupaten Grobogan.

Rapat dibuka oleh Kepala Diskominfo Kab. Grobogan, Wiku Handoyo SH.MH., dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa peraturan bupati tentang pedoman tata kelola satu data merupakan upaya menyediakan payung hukum di Kabupaten dalam rangka memperbaiki tata kelola satu data menuju data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan. Perbup tentang pedoman satu data juga merupakan bagian dari penilaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan dilakukan oleh KemenpanRB.

Acara selanjutnya adalah sesi diskusi yang dipandu Kabid Prasarana Wilayah dan Ekonomi Bappeda Kabupaten Grobogan, Candra Yulian Pasha, ST. Adapun substansi materi yang didiskusikan mengenai finalisasi Rancangan Peraturan Bupati tata kelola data. Terdapat beberapa masukan, koreksi dan perbaikan untuk penyempurnaan rancangan yang telah disusun.

Purwodadi - Musrenbang RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026 dibuka oleh Ibu Bupati Grobogan, Hj. Sri Sumarni, SH., MM, pada hari Selasa 24 Agustus 2021. Acara yang disiarkan secara live streaming melalui aplikasi youtube ini dihadiri oleh anggota Forkopimda Kabupaten Grobogan dan diikuti sebagian besar peserta melalui zoom video teleconverence.

Rancangan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dipaparkan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Dr. Ir. Moh. Sumarsono, M.Si. Beliau menyampaikan isu-isu strategis di Kabupaten Grobogan, penjabaran visi-misi-tujuan-sasaran pembangunan tahun 2021 - 2026, program unggulan beserta kebijakan pembangunan tahunan, hingga proyeksi keuangan daerah 5 (lima) tahun ke-depan.

Dalam upaya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, materi "Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah" disampaikan oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Dalam pemaparannya beliau turut mengutarakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan yang selambatnya ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2021.

Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Grobogan disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Grobogan, Bapak Agus Siswanto. Beliau turut menyoroti kondisi pandemi Covid-19 yang belum kunjung usai untuk menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menyusun RPJMD ini.

Selanjutnya dalam sesi diskusi dan tanya jawab, forum difabel mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan usulan "perbaikan data difabel"  di Kabupaten Grobogan.  Di kesempatan selanjutnya, Forum Persatuan Anak Kabupaten Grobogan (FPAKG)  berharap agar program-program yang mengarah pada kegiatan "ramah anak" dapat ditingkatkan dari sisi kuantitas maupun anggaran. Menutup sesi diskusi dari Ruang Paripurna DPRD, Bapak Sukanto (Fraksi PKB) kembali menekankan kepada Pemerintah baik Pemda maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar "Sekolah tatap muka" bisa segera dimulai.

Acara Pembukaan Musrenbang RPJMD ini ditutup pukul 12.00 WIB, sebelum dilanjutkan pada keesokan harinya untuk pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) sesuai dengan fungsi masing-masing rumpun.

~~~~~ RPJMD-ne istimewa, Rakyat Grobogan semakin Sejahtera ~~~~~

~~~~~ semoga pandemi segera berakhir  ~~~~~

~~~~~  sehat selalu ~~~~~

Purwodadi, - Dalam rangka Inisiasi Pembentukan Simpul Jaringan Data Spasial di Kabupaten Grobogan, Bappeda Grobogan menyelenggarakan rapat koordinasi dan pengumpulan data yang dihadiri oleh perwakilan dari Dishub, Dinkop UKM, Disperakim, DLH, DPUPR, Dinkes, Disdik, Disnakan, DPMPTSP, Disperindag, Dispertan, Disporabudpar dan Diskominfo. Rapat diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 pukul 13.00 sampai dengan selesai melalui zoom meeting.

Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Ekonomi Chandra Yulian Pasha, ST dan Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Pertanahan Abdur Rahman, S. Si, M. Eng, M. Eng. Dalam rapat tersebut membahas masukan-masukan dari Dinas terkait mengenai Inisiasi Pembentukan Simpul Jaringan untuk penyediaan data berbasis spasial di Kabupaten Grobogan. Masing-masing perwakilan dari Dinas mendukung dan menyetujui pembentukan Simpul Jaringan nantinya, karena akan bermanfaat bagi kemudahan akses data untuk masyarakat.

Purwodadi, - Sebagai tindak lanjut dari pengumpulan data terhadap pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Grobogan, Bappeda Kabupaten Grobogan menyelenggarakan rapat evaluasi pengumpulan data pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Grobogan pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 pukul 09.00 sampai dengan selesai melalui zoom meeting. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Disperindag, Dinkop UKM, DKPD, DPMPTSP, Dispertan, Disporabudpar, Diskominfo, Bagian Perekonomian dan SDA Setda serta Tim Formatur KEK Kabupaten Grobogan.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Ekonomi Chandra Yulian Pasha, ST. Dalam paparan tersebut menyampaikan hasil pengumpulan data terhadap pelaku ekonomi kreatif yang telah dilakukan melalui googleform dalam kurun waktu kurang lebih satu minggu, yang juga sudah diinputkan ke dalam sistem informasi. Dilanjutkan sesi diskusi dari Disperindag, Dinkop UKM, DKPD, DPMPTSP, Dispertan, Disporabudpar, Diskominfo, Bagian Perekonomian dan SDA Setda serta Tim Formatur KEK mengenai evaluasi data ekonomi kreatif dan sistem informasi. Diharapkan pendataan terhadap pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Grobogan untuk dapat dioptimalkan, selain itu juga diharapkan website dapat bersinergi dengan yang sudah ada sehingga tidak overlap dan lebih komprehensif.