iden

Info

Peran Penataan Ruang dalam Pemilihan Kebijakan Investasi Bidang Jalan

Jalan sebagai salah satu prasarana infrastruktur transportasi merupakan unsur sentral dalam membentuk struktur ruang dan mengarahkan pola pengembangan wilayah atau kawasan. Pembangunan jalan mendorong komunikasi dan interaksi antar masyarakat, sehingga diharapkan dapat membangun toleransi dan menghilangkan kendala akibat perbedaan budaya yang ada di masyarakat. Hal ini dapat mendukung pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, jaringan jalan harus mampu mengedepankan fungsi pelayanan ekonomi yang memperhatikan dengan seksama secara seimbang aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang ada. Sehingga keberadaan jalan tidak memberikan dampak negatif kepada masyarakat maupun lingkungan lainnya yang ada di sekitarnya. Dengan demikian kebijakan investasi infrastruktur jalan juga harus diselenggarakan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga bukan sekedar menjadikan infrastruktur jalan sebagai komoditas ekonomi. Untuk menjamin terpenuhinya peran jalan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pembangunan jalan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penentuan Investasi infrastruktur jalan sangat ditentukan oleh tingkat kelayakan dari investasi tersebut. Secara umum kelayakan investasi infrastruktur jalan dapat ditinjau dari 3 (tiga) aspek pokok, yaitu: aspek teknis, aspek ekonomi/ finansial dan aspek lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut :

  1. Aspek teknis perlu dipastikan apakah koridor yang akan dilalui memungkinkan untuk dibangun infrastruktur jalan secara mudah dan murah, serta memenuhi standar teknis yang dipersyaratkan. Aspek yang terkait dengan tata ruang dalam hal ini adalah mengenai informasi tentang kondisi geologi lingkungan, topografi, maupun penggunaan lahan. Kondisi tataguna lahan di sepanjang koridor perlu dilihat apakah memang merupakan lahan yang secara fisik dapat dibangun untuk infrastruktur jalan.
  2. Analisis dari aspek ekonomi/ finansial umumnya terkait dengan perhitungan biaya dan manfaat investasi infrastruktur jalan yang akan dilakukan. Umumnya investasi infrastruktur jalan dilakukan dengan prinsip ”ship follows trade”, yaitu pembangunan jalan dibangun apabila ada kepastian demand terhadap infrastruktur jalan tersebut. Kepastian demand ini ditunjukkan oleh volume lalulintas atau aktivitas perekonomian wilayah yang ada atau diperkirakan akan ada di sekitar koridor jalan tersebut. Hal ini penting untuk menghindari adanya unsur spekulasi dan terjadinya risiko kerugian akibat Investasi infrastruktur jalan sangat ditentukan oleh tingkat kelayakan dari investasi tersebut.
  3. Aspek lingkungan, tentu perlu pula dilihat apakah ruas jalan yang akan dibangun melalui kawasan-kawasan sensitif, seperti hutan lindung, sawah irigasi teknis, wilayah adat, dan kawasan-kawasan yang diperuntukkan bagi konservasi budaya, kawasan lindung atau cagar alam. Kawasan-kawasan tersebut secara prinsip harus dihindari agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan risiko keterlambatan akibat adanya penolakan dari aspek lingkungan hidup.

Penataan ruang sebagai piranti dalam penilaian kelayakan investasi infrastruktur jalan dapat diperankan dalam memberikan informasi baik dimensi spasial maupun dimensi sektoral. Dimensi spasial meliputi informasi tentang rencana struktur ruang, dan rencana pola ruang, yang dapat memberikan indikasi mengenai lokasi yang tepat dan kepastian adanya pengembangan kawasan sebagai jaminan terhadap kepastian permintaan (demand). Sementara secara sektoral tentu dapat dipastikan adanya keterpaduan yang positif dan sinergis terhadap rencana pengembangan sektor-sektor lain yang dapat meningkatkan tingkat kelayakan investasi infrastruktur jalan. Kepastian dalam pembebasan lahan juga merupakan hal penting yang dapat diperoleh dari penataan ruang. (sumber : ”Peran Penataan Ruang dalam Dimensi Nasional dan Wilayah Perkotaan sebagai Piranti dalam Pemilihan Kebijakan Investasi Infrastruktur Jalan”, Ir. Imam S. Ernawi MCM. MSc., 2007).

Tantangan pembangunan infrastruktur jalan dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari realitas timpangnya sebaran penduduk, keberagaman kondisi topografi dan geologi lingkungan yang ada, tata guna lahan yang berbeda serta belum meratanya kondisi jaringan jalan antar wilayah. Demikian pula sebaran jaringan jalan, panjang jaringan jalan yang ada pada saat ini sebagian besar terletak di wilayah tengah dan wilayah timur Kabupaten Grobogan. Perbandingan rasio jumlah penduduk dan rasio panjang jaringan jalan per kecamatan mempunyai proporsi yang sama. Hanya pada beberapa kecamatan perbedaan proporsi jumlah penduduk dengan panjang jalan yang mempunyai selisih/gap yang cukup banyak adalah Kecamatan Geyer (jumlah pendunduk 5%, tetapi panjang jalan 8,5%), Kecamatan Toroh ( jumlah penduduk 8,3%, tetapi panjang jalan 9,3%), Kecamatan Penawangan (jumlah penduduk 4,6%, tetapi panjang jalan 7,0%). Ditinjau dari kondisi jaringan jalan yang ada, masih terdapat disparitas antar kecamatan, Kecamatan yang memliki jaringan jalan yang kondisinya masih belum memadai (tidak mantap) adalah Kecamatan Geyer (85,4%), Kecamatan Ngaringan (79,2%), Kecamatan Kedungjati (73,1%), Kecamatan Gabus (72,7%) dan Kecamatan Toroh (72,6%).

Tabel 1. Data Sebaran Penduduk, Kondisi Jalan di Kabupaten Grobogan

No.

Kecamatan

Penduduk

Kondisi Jalan

Total Panjang (Km)

% panjang jln Kec. thd Total Panjang

Mantap (kondisi Baik+Sedang)

Tidak Mantap (kondisi Rusak+Rusak Berat)

Jumlah (Jiwa)

%

Panjang (Km)

%

Panjang (Km)

%

A.

Bina Marga Wilayah Barat

               

1

Kedungjati

42.558

3,0%

10,691

26,9%

29,009

73,1%

39,700

4,5%

2

Godong

88.696

6,2%

18,110

44,3%

22,791

55,7%

40,901

4,6%

3

Gubug

77.006

5,4%

14,948

49,8%

15,053

50,2%

30,001

3,4%

4

Tegowanu

51.149

3,6%

9,484

30,9%

21,216

69,1%

30,700

3,4%

5

Tanggungharjo

41.075

2,9%

4,484

44,4%

5,617

55,6%

10,101

1,1%

6

Karangrayung

100.004

7,0%

24,029

64,9%

12,972

35,1%

37,001

4,2%

 

Sub Total A.

 400.488

28%

81,746

43,4%

106,658

56,6%

188,404

21,2%

B.

Bina Marga Wilayah Tengah

               

1

Penawangan

65.813

4,6%

22,741

36,7%

39,269

63,3%

62,010

7,0%

2

Toroh

117.985

8,3%

28,219

27,4%

74,731

72,6%

102,950

11,6%

3

Geyer

70.551

5,0%

11,027

14,6%

64,573

85,4%

75,600

8,5%

4

Grobogan

69.131

4,9%

16,560

37,7%

27,341

62,3%

43,901

4,9%

5

Purwodadi

132.175

9,3%

60,022

66,6%

30,158

33,4%

90,180

10,1%

6

Brati

46.482

3,3%

9,984

37,5%

16,665

62,5%

26,649

3,0%

7

Klambu

35.726

2,5%

11,122

59,2%

7,678

40,8%

18,800

2,1%

 

Sub Total B.

 537.863

37,8%

159,675

38,0%

260,415

62,0%

420,090

47,2%

B.

Bina Marga Wilayah Timur

               

1

Pulokulon

111.438

7,8%

27,457

33,2%

55,294

66,8%

82,751

9,3%

2

Kradenan

85.360

6,0%

12,872

48,4%

13,728

51,6%

26,600

3,0%

3

Gabus

75.794

5,3%

14,912

27,3%

39,688

72,7%

54,600

6,1%

4

Ngaringan

68.015

4,8%

8,742

20,8%

33,258

79,2%

42,000

4,7%

5

Wirosari

91.934

6,5%

18,620

41,3%

26,501

58,7%

45,121

5,1%

6

Tawangharjo

52.369

3,7%

15,693

51,5%

14,758

48,5%

30,451

3,4%

 

Sub Total C.

 484.910

34,1%

98,296

34,9%

183,227

65,1%

281,523

31,6%

Jumlah Total

1.423.261

100%

339,717

38,2%

550,300

61,8%

890,017

100%

Sumber : Grobogan Dalam Angka, 2012 dan Hasil Analisis

Penggunaan Lahan

Berdasarkan penggunaan lahan, wilayah Kabupaten Grobogan terdiri dari sawah, dan tanah bukan sawah. penggunaan lahan untuk hutan negara menempati porsi paling besar. Luas keseluruhan penggunaan lahan hutan negara pada tahun 2011 mencapai luas sebesar 68.633,320 ha atau sebesar 34,74 % dari seluruh luas kabupaten. Selain hutan negara jenis penggunaan lahan yang dominan berturut-turut adalah: sawah, yaitu sebesar 65.185,220 ha (32,793%), disusul penggunaan untuk tegalan/kebun sebesar 28.514,860 ha (14,443%).

Berdasarkan penyebarannya, luas hutan negara paling banyak berada di Kecamatan Geyer, yaitu seluas 13.147,000 ha atau 19,16%. Selain di Kecamatan Geyer lokasi hutan negara yang cukup dominan berturut-turut berada di Kecamatan Kedungjati, seluas 10.027,600 ha atau 14,61%, Kecamatan Gabus seluas 7.948,000 ha atau 11,58% dan juga di Kecamatan Karangrayung seluas 5.907,000 ha atau 8,61%.

Penggunaan lahan sawah berada hampir di semua kecamatan. Luas lahan sawah  yang paling dominan berada di Kecamatan Godong, yaitu sebesar 6.540 ha atau 10,03% dan Kecamatan Pulokulon, yaitu sebesar 5.675 ha atau 8,70 %. Selain itu penggunaan lahan sawah yang cukup dominan berada di Kecamatan Purwodadi, Penawangan, Toroh, Wirosari dan Kecamatan Ngaringan dengan luasan antara 6-10% dari luas sawah di Kabupaten Grobogan.

Penggunaan lahan untuk tegalan/kebun berada di semua kecamatan. Untuk luasan lahan tegalan yang dominan berada di Kecamatan Wirosari dan Kecamatan Geyer dengan luas masing-masing sebesar 3.658,00 ha (12,83%) dan 3.452,00 ha (12,10%). Untuk kecamatan yang lainnya luasan penggunaan lahan untuk tegalan/kebun mencakup luasan sebesar 315 - 2.315 ha atau 1,1 – 8,12% dari seluruh luas tegalan/kebun kabupaten

Penggunaan lahan untuk bangunan/pekarangan (permukiman) tersebar merata di semua kecamatan. Luas penggunaan lahan rata-rata untuk bangunan dan pekarangan ini mencapai 109,930 ha - 2.573,9 ha atau 0,5% - 10,98% dari seluruh luas permukiman kabupaten.

Tabel 2. Luas Daerah Menurut Penggunaan Tanah di Kabupaten Grobogan Tahun 2011

Luas Daerah Menurut Penggunaan Tanah di Kabupaten Grobogan Tahun 2011

Untuk menyikapi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan pengembangan jaringan jalan yang berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pengembangan jalan harus dilakukan sesuai dengan skenario pengembangan kawasan yang tercantum dalam rencana tata ruang, yang antara lain ditujukan untuk meningkatkan akesibilitas dari sentra produksi ke pemasaran dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten Grobogan, dan juga diarahkan untuk membuka kawasan-kawasan tertinggal/kawasan perbatasan agar kesenjangan wilayah dapat semakin dikurangi.

Hal tersebut dimaksudkan antara lain agar penyelenggaraan pengembangan jalan dapat dilaksanakan secara terpadu dan harmonis dengan infrastruktur lainnya, serta keterpaduan dengan sektor lainnya yang dilayani seperti sektor perdagangan, industri, dan pertanian. Lebih lanjut pengembangan jaringan jalan juga harus dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan antar wilayah dan antar pemangku kepentingan, sehingga jalan yang ada dapat membentuk suatu jaringan yang utuh dan sesuai fungsinya serta tidak terpotong-potong (parsial), serta pelaksanaannya dapat melibatkan segenap unsur yang ada: pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pengembangan jalan tidak terlepas dari adanya demand terhadap kebutuhan jalan dan biaya investasi yang harus dikeluarkannya. Dengan adanya jaringan jalan yang terstruktur dengan baik, berbagai kegiatan investasi akan berkembang dengan efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan menghasilkan nilai manfaat yang tinggi bagi perkembangan suatu wilayah.

Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Wilayah Kabupaten Grobogan

Dalam Perda No. 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2013, Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan wilayah di bagian timur Jawa Tengah dengan berbasis sektor pertanian dan didukung oleh sector perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan pariwisata.

Tabel 3. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Grobogan yang terkait Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Jalan

Kebijakan Strategi

pengembangan sistem pusat pelayanan dengan mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan di seluruh wilayah Kabupaten terutama dalam koridor pengembangan Kedungsepur;

  1. meningkatkan peran dan fungsi kawasan perkotaan Purwodadi sebagai simpul strategis pengembangan wilayah koridor Kedungsepur;
  2. memantapkan dan mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan PKL;
  3. mendorong pertumbuhan kawasan perkotaan baru yang dipromosikan sesuai dengan kewenangan kabupaten;
  4. mengembangkan kawasan perkotaan PPK di wilayah Kabupaten;
  5. meningkatkan peran dan fungsi kawasan perdesaan; dan
  6. meningkatkan dan mengembangkan jangkauan pelayanan PPL.
peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah secara terpadu guna mendukung posisi strategis Kabupaten di bagian timur Jawa Tengah;
  1. meningkatkan aksesibilitas antar pusat perkotaan, antar pusat desa, antar pusat perkotaan dan pusat desa;
  2. mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah secara menyeluruh dengan memprioritaskan dan mengintegrasikan sistem prasarana transportasi, pengairan, energi, telekomunikasi dan lingkungan

pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan agropolitan Kutosaringan yang berdaya saing dalam skala pelayanan nasional;

  1. mengembangkan kawasan peruntukan industri untuk mewujudkan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian daerah;
  2. mempersiapkan dan mengembangkan kawasan industri yang mampu mendukung pengembangan wilayah Kedungsepur;
  3. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian secara terpadu;
  4. mengembangkan kegiatan agroindustri di kawasan agropolitan Kutosaringan;
  5. meningkatkan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan
  6. agropolitan Kutosaringan; dan
  7. memantapkan kawasan sentra produksi dan kawasan pemasaran.
pengembangan sentra pemasaran hasil komoditas unggulan Kabupaten yang didukung peningkatan produktifitas hasil komoditasnya;
  1. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pemasaran hasil komoditas unggulan kabupaten;
  2. membangun sentra pemasaran baru;
  3. meningkatkan peran PKL sebagai pengumpul dan distribusi hasil komoditas unggulan; dan
  4. meningkatkan aksesibilitas antar pusat produksi dan pusat pemasaran.

pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan nasional

  1. menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan secara optimal untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten dan menunjang keberadaan kawasan permukiman;
  2. mempertahankan luasan lahan sawah beririgasi teknis dan mengembangkan lahan sawah beririgasi teknis baru pada kawasan potensial;
  3. mengoptimalkan kawasan pertanian lahan kering; dan
  4. meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan pertanian.

Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan
Rencana Stuktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan mencakup sistem kota-kota dan sistem pelayanannya. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi. Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang terdiri atas:

  1. PKN yang berada di wilayah kabupaten;
  2. PKW yang berada di wilayah kabupaten;
  3. PKL yang berada di wilayah kabupaten;
  4. PKSN yang berada di wilayah kabupaten; dan
  5. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:
    1. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan
    2. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Tabel 4. Kawasan Strategis menurut Tata Ruang di Kabupaten Grobogan

PKL dan PKLp

PPK

PPL dan Kawasan Agropolitan

Kawasan Industri dan Peruntukan Industri

PKL :

    1. Kawasan perkotaan Purwodadi;
    2. Kawasan perkotaan Gubug; dan
    3. Kawasan perkotaan Godong.

PKLp :

  1. Kawasan perkotaan Wirosari; dan
  2. Kawasan perkotaan Kradenan

PPK

    1. Kawasan perkotaan Tegowanu;
    2. Kawasan perkotaan Tanggungharjo;
    3. Kawasan perkotaan Kedungjati;
    4. Kawasan perkotaan Klambu;
    5. Kawasan perkotaan Brati;
    6. Kawasan perkotaan Grobogan;
    7. Kawasan perkotaan Penawangan;
    8. Kawasan perkotaan Karangrayung;
    9. Kawasan perkotaan Toroh;
    10. Kawasan perkotaan Geyer;
    11. Kawasan perkotaan Pulokulon;
    12. Kawasan perkotaan Gabus;
    13. Kawasan perkotaan Ngaringan;
    14. Kawasan perkotaan Tawangharjo.

PPL

      1. Desa Karangasem Kecamatan Wirosari ;
      2. Desa Boloh Kecamatan Toroh;
      3. Desa Jeketro Kecamatan Gubug;
      4. Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi;
      5. Desa Putatsari Kecamatan Grobogan;
      6. Desa Truwolu Kecamatan Ngaringan;
      7. Desa Simo Kecamatan Kradenan;
      8. Desa Kapung Kecamatan Tanggungharjo;
      9. Desa Sedadi Kecamatan Penawangan;
      10. Desa Telawah Kecamatan Karangrayung;
      11. Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati; dan
      12. Desa Jambon Kecamatan Pulokulon

Kawasan agropolitan Kutosaringan, meliputi:

  1. Kecamatan Pulokulon dengan produksi jagung dan kedelai;
  2. Kecamatan Toroh dengan produksi jagung;
  3. Kecamatan Wirosari dengan produksi sapi potong dan jagung;
  4. Kecamatan Penawangan dengan produksi melon, semangka dan kacang hijau.

Kawasan peruntukan industri besar
terdapat di:

      1. Kec. Tegowanu;
      2. Kec. Gubug;
      3. Kec. Tanggungharjo;
      4. Kec. Godong;
      5. Kec. Penawangan;
      6. Kec. Karangrayung;
      7. Kec. Purwodadi;
      8. Kec. Wirosari; dan
      9. Kec. Pulokulon.

Kawasan peruntukan industri terdapat di:

      1. Kec. Tegowanu;
      2. Kec. Gubug;
      3. Kec. Brati;
      4. Kec. Grobogan;
      5. Kec. Godong;
      6. Kec. Purwodadi;
      7. Kec. Toroh;
      8. Kec. Tawangharjo;
      9. Kec. Wirosari; dan
      10. Kec. Pulokulon.

Kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga tersebar di seluruh kecamatan.

 

Kawasan industri terdapat di

  1. Kec. Tanggungharjo.

Strategi investasi infrastruktur jalan berbasis penataan ruang
Oleh karena itu, dalam penentuan investasi pembangunan jalan harus memperhatikan kebijakan dan strategi penataan ruang tersebut. Prioritas investasi pembangunan jalan adalah sebagai berikut :

1. Jalan yang menghubungkan PKL/PKLp dengan PKL/PKLp lainnya atau jalan yang mengakses kawasan industry/kawasan peruntukan industry.
Pusat-pusat kegiatan pada kawasan perkotaan merupakan kekuatan penggerak ekonomi yang sangat strategis. kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) maupun Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) merupakan suatu bentuk permukiman berskala cukup besar yang secara keseluruhan terintegrasi membentuk suatu sistem struktur ruang tertentu sebagai pusat dalam keterkaitan ekonomi dan sosial, dan mempunyai kegiatan ekonomi jasa dan industri yang beragam. Dalam penanganan masing-masing kawasan perkotaan tersebut sangat ditekankan adanya distribusi kegiatan yang serasi didalam kawasan hinterland-nya tersebut, tidak terkonsentrasi di kota inti melainkan tersebar di kota-kota satelitnya sesuai dengan fungsinya, sehingga tercipta hubungan yang sinergis antara kota inti dengan kota-kota satelitnya.
Pada masing-masing kawasan perkotaan tersebut perlu dikembangkan sistem jaringan jalan yang menghubungkan kota inti dengan kota satelitnya, dan juga sistem jaringan jalan yang menghubungkan antar kota satelit. Jalan yang menghubungkan antar PKL/PKLp di Kabupaten Grobogan adalah jalan kewenangan Pemerintah Propinsi dengan fungsi jalan kolektor primer. Kondisi struktur jalan propinsi sudah mantap (85%), hanya untuk beberapa ruas perlu peningkatan jalan. Dalam Raperpres KSN Kedungsepur dan Tatrawil Jawa Tengah, Ruas Jalan Semarang – Godong – Purwodadi – Wirosari – Kunduran (Bts. Blora) diusulkan menjadi jalan Nasional dengan fungsi jalan arteri primer.
Sedangkan untuk jalan Kabupaten yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan jalan adalah Ruas Jalan Lingkar Utara Kota Purwodadi dan Ruas Jalan Gajah Mada karena merupakan jalan yang menghubungkan ruas jalan Godong – Purwodadi dan Ruas Jalan Purwodadi – Pati/Purwodadi – Wirosari/Purwodadi - Solo sehingga kendaraan menerus yang didominasi oleh kendaraan berat angkutan barang tidak membebani jalan yang masuk Kota Purwodadi.

2. Jalan yang menghubungkan PKL/PKLp dengan PPK.
PKL/PKLp sebagai kawasan perdagangan dan jasa, industri, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan perlu dikembangkan jaringan jalan yang menghubungkan dengan PPK untuk menjalin konektivitas pengembangan antar wilayah karena PPK sebagai kawasan pusat pelayanan skala kecamatan. Jaringan jalan Kabupaten yang menghubungkan PKL/PKLp dengan PPK adalah Ruas Jalan Godong – Truko – Mojo – Karangrayung – Gadoh.

3. Jalan yang menghubungkan antar PPK atau Jalan yang menghubungkan kawasan industry/peruntukan industry dengan PKL/PPK.
Jaringan jalan yang menghubungkan antar PPK adalah sebagai berikut:

  1. Ruas Jalan Danyang – Pulokulon - Kradenan.
  2. Ruas Jalan Gubug – Jeketro – Karangrayung
  3. Ruas Jalan Kuwu – Dumpil - Ngaringan
  4. Ruas Jalan Penawangan – Truko
  5. Dst.

Sedangkan jalan yang menghubungkan kawasan industry/peruntukan industry adalah :

  1. Ruas Jalan Sugihmanik – Daplang
  2. Ruas Jalan Tanggungharjo – Brabo
  3. Dst.

4. Jalan yang menghubungkan PPK dengan PPL.
Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Pengembangan PPL dengan fungsi utama sebagai pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian dan pelayanan permukiman perdesaan.
Jaringan jalan yang menghubungkan PPK dengan PPL adalah sebagai berikut:

  1. Ruas Jalan Kedungjati – Batas Boyolali
  2. Ruas Jalan Gubug – Jeketro – Truko
  3. Ruas Jalan Wirosari – Karangasem – Tegalrejo
  4. Ruas Jalan Penawangan – Pengkol – Sedadi
  5. Ruas Jalan Grobogan - Putatsari
  6. Ruas Jalan Jambon – Pulokulon
  7. Dst.

5. Jalan yang menghubungkan PPL dengan PPL lainnya.
Jaringan jalan yang menghubungkan antar PPL adalah sebagai berikut:

  1. Ruas Jalan Kapung – Glapan
  2. Ruas Jalan Depok = Tambirejo - Boloh – Kenteng.

6. Jalan yang membuka akses daerah terpencil atau daerah perbatasan dengan Kabupaten lainnya.
Jaringan jalan yang menghubungkan antar PPL adalah sebagai berikut:

  1. Ruas Jalan Geyer – Sobo
  2. Ruas Jalan Geyer – Jambangan – Asemrudung
  3. Ruas Jalan Karanglangu – Panimbo
  4. Ruas Jalan Ngombak – Prigi
  5. Ruas Jalan Karanganyar – Sragen
  6. Ruas Jalan Asemrudung – Kr. Anyar
  7. Ruas Jalan Keyongan – Suwatu
  8. Dst.

Rencana Prioritas Pembangunan Jalan Berdasarkan Arahan Penataan Ruang

Gambar 1. Rencana Prioritas Pembangunan Jalan Berdasarkan Arahan Penataan Ruang

 

Penulis :
Penulis adalah Kasubbid Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bappeda Kabupaten Grobogan, beberapa informasi dalam artikel ini adalah opini penulis. Jika ada kesalahan dalam artikel ini, kesalahan itu adalah ketidaksengajaan penulis. Mohon kritik, saran, masukan dan koreksi atas kesalahan yang ada.

{fcomment}