iden

Bidang Praswilek

Forum Koordinasi Daerah Irigasi, Sebagai Wadah untuk Menjalin Sinergitas dan Sinkronisasi Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Grobogan

Rapat FKDI Kabupaten Grobogan

Program Reformasi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi yang dilaksanakan secara Partisipatif melalui paradigma baru di dalam pelaksanaan pembangunannya, akan berimplikasi pada pola pendekatan yang akan melibatkan masyarakat petani secara penuh, di mana pola pendekatan ini akan selalu mengedepankan pada kebutuhan nyata yang dihadapi oleh masyarakat petani, melalui proses bottom up. Dengan dilaksanakannya pembaruan pengelolaan irigasi tersebut, maka diharapkan dapat dicapai:

  • Kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing lembaga yang bergerak di dalam bidang keirigasian
  • Terwujudnya perkumpulan petani pemakai air sebagai organisasi yang mandiri dan mempunyai otoritas di dalam pengelolaan sistem irigasi yang mejadi tanggung jawabnya.
  • Terciptanya transparansi dan akuntablitas dalam pengelolaan irigasi
  • Merata dan meningkatnya sumberdaya manusia terkait dengan pengelolaan irigasi baik di tingkat pemerintah kabupaten maupun perkumpulan petani pemakai air
  • Terciptanya suasana yang kondusif bagi tumbuh kembangnya perkumpulan petani pemakai air

Dalam rangka implementasi kebijakan pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Grobogan menyelenggarakan pertemuan Forum Kordinasi Daerah Irigasi (FKDI), adapun maksud dan tujuan penyelenggaraan FKDI adalah sinergisasi, sinkronisasi, dan komunikasi antar seluruh pengelola irigasi di Kabupaten untuk menyamakan persepsi dan memecahkan permasalahan di lapangan terkait pengelolaan irigasi. Pertemuan FKDI telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

  • Hari Selasa, 14 Oktober 2014 bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Grobogan. Peserta FKDI terdiri dari unsur pemerintah dari Bappeda, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Ka. UPTD Dinas Pengairan dan Ka. UPTD Dinas Pertanian, P3A/GP3A/IP3A se eks - kawedanan Purwodadi dan Grobogan.  
  • Hari Sabtu, 19 Oktober 2014 bertempat di Kantor UPTD Wirosari, Peserta FKDI terdiri dari unsur pemerintah dari Bappeda, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Ka. UPTD Dinas Pengairan dan Ka. UPTD Dinas Pertanian, P3A/GP3A/IP3A se eks - kawedanan Kradenan dan Wirosari.  
  • Hari Senin, 20 Oktober 2014 bertempat di Kantor Koperbal Sungai Serang Balai PSDA Seluna di Godong.  Peserta FKDI terdiri dari unsur pemerintah dari Bappeda, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Ka. UPTD Dinas Pengairan dan Ka. UPTD Dinas Pertanian, P3A/GP3A/IP3A se eks - kawedanan Godong dan Gubug.  

 

 

 Suasana Diskusi Forum Koordinasi Daerah Irigasi


Gambar. Suasana Diskusi Forum Koordinasi Daerah Irigasi


Dalam FKDI tersebut, disampaikan beberapa materi dan sesi diskusi/Tanya jawab yang dipandu oleh Bappeda, Dinas Pertanian dan Dinas Pengairan. Adapun ringkasan materi yang di sampaikan adalah sebagai berikut :

1.) Bappeda dalam hal ini diwakili oleh Kasubbid Pengembangan Infrastruktur Wilayah, menyampaikan isu strategis pengelolaan irigasi di Kabupaten Grobogan.

Isu strategis pengelolaan irigasi adalah sebagai berikut:

  • Pergeseran nilai air dari sumberdaya milik bersama (public goods) yang melimpah dan dapat dikonsumsi tanpa biaya menjadi sumberdaya ekonomi (economic goods) yang mempunyai fungsi sosial
  • Terjadinya kerawanan ketersediaan air secara nasional, termasuk di Kabupaten Grobogan yang telah mengidentifikasikan desa rawan kekeringan sebanyak 105 Desa.
  • Adanya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain seperti penggunaan air untuk air minum/PDAM, industri/pabrik, maupun untuk keperluan domestic dll.
  • Konversi lahan pertanian beririgasi untuk kepentingan lainnya, sehingga keberlanjutan sistem irigasi dan hak-hak atas air bagi semua pengguna dapat terjamin
  • Di Indonesia, Proporsi penggunaan air untuk kebutuhan irigasi masih mencapai kisaran 70 – 80 %, sangat tinggi dibandingakn untuk kebutuhan lainnya seperti untuk kebutuhan Domestik, Municipal, Industri. Sehingga perlu gerakan hemat air pada sector irigasi melalui pertanian hemat air, peningkatan efisiensi jaringan irigasi dan perilaku dalam penggunaan air.
  • Telah diberlakukannya berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan irigasi. Sehingga perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Irigasi. Dimana saat ini, Kabupaten Grobogan sedang menyusun Ranperda tentang Irigasi.
  • Belum optimalnya koordinasi antar kelembagaan pengelolaan irigasi sehingga memunculkan miskomunikasi dan mispersepsi di lapangan terkait pengelolaan irigasi. Pengelolaan Daerah Irigasi mempunyai hierarki dan kewenangan yang berbeda beda. Daerah Irigasi dengan Luas areal diatas 3.000 Ha adalah kewenangan Pemerintah Pusat (DI Glapan, DI Sidorejo, DI Sedadi, dan DI Dumpil). Daerah Irigasi dengan areal 1.000 Ha < DI < 3.000 Ha atau lintas Kabupaten adalah kewenangan Pemerintah Propinsi (DI Kedungwaru). Sedangkan DI dengan areal < 1.000 Ha utuh kabupaten adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten (ada + 182 DI Kewenangan Kabupaten Grobogan).

P3A/GP3A/IP3A sebagai perkumpulan kelompok masyarakat yang secara legal formal diakui oleh Undang-Undang maupun perundangan lainnya merupakan organisasi yang sangat strategis dalam pengelolaan irigasi yang efisien, efektif dan sinergis dengan kebutuhan sector lainnya sehingga perlu pemberdayaan dan pelibatan yang nyata dalam pengelolaan irigasi di Kabupaten Grobogan.


2.) Dinas Pengairan dalam hal ini diwakili oleh Kasie Operasi, Kasie Perecanaan Bidang Irigasi dan Kasie Pemeliharaan Jaringan Irigasi, menyampaikan Peran Serta P3A/GP3A/IP3A dalam Pengelolaan Irigasi. Pembaruan kebijakan yang telah termuat dalam UU No. 7 Tahun 2007, PP No. 20 Tahun 2009, maupun Permen PU No. 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A, menganut prinsip bahwa pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

Dalam PP No. 20 Thn. 2006 Tentang Irigasi, Pasal 26 ayat 4 menyatakan bahwa Partisipasi masyarakat petani didasarkan atas kemauan dan kemampuan  masyarakat petani serta semangat kemitraan dan   kemandirian. Sedangkan ayat 5 menyatakan bahwa Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui perkumpulan petani   pemakai air di wilayah kerjanya.


3.) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, diwakili oleh Kasie Pemeliharaan Lahan dan Air, meyampaikan tentang pembaharuan database P3A/GP3A/IP3A.
Peraturan Menteri Pertanian  No. 79 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembinaan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) mengamanatkan bahwa pembinaan dan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A diserahkan ke Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura . Dalam rangka pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A diperlukan data Kondisi kelembagaan dan jaringan irigasi sebagai entry point program/kegiatan.

Data dan informasi yang dihimpun merupakan baian penting demi hasil perencanaan yang baik dan komprehensif. Data dan informasi yang berkualitas harus dijadikan rujukan bagi penentuan kebijakan dan program sasaran yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Output pembaharuan database P3A/GP3A  adalah klasifikasi kemampuan P3A/GP3A yang dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu : Belum berkembang (Pemula), Sedang berkembang (Lanjut), dan Sudah berkembang (Madya dan Utama).

 

{fcomment}