Purwodadi, - Dalam rangka mendukung aksesbilitas dan mobilitas pergerakan orang dan barang, investasi serta pertumbuhan ekonomi Wilayah Kedungsepur, khususnya di Kabupaten Grobogan diperlukan dukungan sarana dan prasarana transportasi yang handl dan memadai serta didukung dengan deokumen perencanaan yang komperehensif dan implementatif yaitu dokumen Urban Mobility Plan Kedungsepur, oleh karena itu, Bappeda Grobogan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dalam dokumen Urban Mobility Plan Kedungsepur pada hari selasa tanggal 26 April 2022 pukul 09.00 di Ruang Rapat Kecil Bappeda Grobogan dengan mengundang perwakilan dari Dishub, DPUPR, DLH, Disperakim serta Bagian Pemerintahan Setda.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan sistem Hybrid, selain dilaksanakan secara langsung, juga diadakan Zoom Meeting yang diikuti oleh Bappeda Jateng serta Dishub Jateng. dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Ekonomi Chandra Yulian Pasha, S.T, diselingi dengan pemaparan dari Bp. Tory selaku Ketua Kemitraan Indonesia Australia Untuk Transportasi (KIAT). Terdapat beberapa pembahasan yang patut dicermati, antara lain masukan dari Dishub terkait dukungannya terhadap usulan dari Bappeda agar jalur Trans Jateng Koridor VI bisa sampai Purwodadi. Kemudian terdapat juga masukan dari Bappeda Jateng yang menyatakan bahwa butuh kerja sama intens antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten, kebetulan Provinsi Jateng dengan Kabupaten Grobogan sudah satu visi misi dalam hal penyelenggaraan transportasi. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam penyusunan Urban Mobility Plan harus mempertimbangkan kebutuhan, bukan keinginan. Kemudian masukan dari Dishub Jateng Dishub Jateng menyatakan bahwa perlu membuat model transportasi massal untuk beberapa tahun ke depan di kawasan aglomerasi perkotaan, salah satunya adalah Kedungsepur. Kemudian perlu melakukan identifikasi jalur & titik penunjang untuk layanan Kereta Api dalam 5 tahun ke depan, seperti di koridor Ngrombo atau Gundih.
Terakhir, Bp. Tory memberi masukan bahwa penggunaan karcis itu perlu dalam penyelenggaraan angkutan umum, supaya bisa didata jumlah pengguna angkutan umumnya, bukan hanya jumlah armadanya saja. Untuk penyusunan Urban Mobility Plan ditargetkan selesai bulan Mei, pemfokusan untuk saat ini adalah untuk menelaah jalur yang akan dikaji serta simpul yang akan dipilih.