iden

Bidang Praswilek

pajak

Kepatuhan wajib pajak (WP) di Kabupaten Grobogan patut dibanggakan. Dari realisasi pencapaian pembayaran pajak di wilayah Kabupaten Grobogan, pembayaran wajib pajak telah melebihi target capaian. Dari target Rp. 4.046.188.000 kini realisasinya telah mencapai Rp. 5.147.848.281.

Menurut Wakil Bupati, Icek Baskoro, SH dalam acara pekan panutan penyampaian SPT tahunan di Pendopo Kabupaten, baru-baru ini, mengatakan keberhasilan pencapaian target tersebut dikarenakan kepatuhan masyarakat wajib pajak yang menyampaikan SPTnya.

“Memang cukup membanggakan kita semua dimana pencapaian pembayaran pajak kita telah melebihi target yakni sekitar 127 persen. Dan pencapaian itu tidak bisa lepas dari kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT),“ ungkap Icek baskoro.

klhss

Dalam dua dekade terakhir kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan di Indonesia boleh dikatakan telah berlangsung dalam kecepatan yang melampaui kemampuan untuk mencegah dan mengendalikan degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Laporan-laporan resmi dari berbagai instansi pemerintah di pusat dan daerah, hasil-hasil penelitian dan kajian yang diterbitkan oleh perguruan tinggi, konsultan dan lembaga swadaya masyarakat baik, di tingkat nasional maupun internasional, memaparkan tentang hal ini.

petaPengembangan wilayah merupakan upaya untuk memajukkan tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah dengan memanfaatan semua sumber daya yang ada secara optimal. Sedangkan penataan ruang sendiri merupakan alat atau instrumen yang digunakan untuk mewujudkan pengembangan wilayah dimana Penataan Ruang memiliki tiga intrumen utama, yaitu:
1. Perencanaan tata ruang wilayah
2. Pemanfaatan ruang atau implementasi rencana tata ruang wilayah
3. Pengendalian pemanfaatan ruang

Pertanyaannya kemudian Kenapa kita harus memiliki RTRW Kabupaten? seperti yang diamanatkan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ps 14 menyatakan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Tata Ruang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota. Kemudian UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pasal 11 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota memiliki wewnang dalam penyelanggaraan penataan ruang yang antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang wilyaah kabupaten/kota dan pelaksaan penataan ruang kawasawan strategis kabupaten/kota. Kemudian Keppres 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum, Pasal 4 menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pada RTRW.

jalan_desa

Sebanyak 50 Desa di Kabupaten Grobogan mendapatkan bantuan sosial pemberdayaan pembangunan jalan antar desa Kabupaten Grobogan tahun 2013 sebesar Rp 5 milyar. Bantuan yang berasal dari APBD tahun 2013 ini, diberikan secara simbolis oleh Wakil Bupati (Wabup) Grobogan Icek Baskoro, SH kepada perwakilan 50 Desa di Pendopo Kabupaten , beberapa waktu lalu (8/5).

 

ssk_groboganzKonsultasi Publik Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Grobogan Tahun 2012 telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 di Bappeda Kabupaten Grobogan. Konsultasi Publik ini dibuka oleh Kabid Prasarana Wilayah dan Tata Ruang Bappeda Kabupaten Grobogan selaku Ketua Tim Pelaksana Pokja PPSP Kabupaten Grobogan Ir. YB. Sundharso. Dan kemudian di lanjutkan oleh Kasubbid Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bappeda Kabupaten Grobogan selaku Tim Sekretariat Pokja PPSP. Konsultasi publik ini diikuti oleh anggota dari Pokja PPSP Kabupaten Grobogan yang terdiri dari Dinas/instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Fasilitator Kabupaten Suharyanto, ST dan fasilitator KO Drs. Untung Usmanto, MA.

Selanjutnya Tim Sekretariat Pokja PPSP, dalam pemaparannya mengatakan tentang kondisi Sanitasi Kabupaten Grobogan, pendanaan sektor sanitasi, strategi, program kegiatan sanitasi Kabupaten Grobogan Tahun 2013 - 2017.

Page 4 of 6