iden

Bidang Praswilek

Perumahan dan PemukimanPengembangan permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang layak huni (livible), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan.

Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemerintah wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Pengembangan permukiman ini meliputi pengembangan prasarana dan sarana dasar perkotaan, pengembangan permukiman yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, proses penyelenggaraan lahan, pengembangan ekonomi kota, serta penciptaan sosial budaya di perkotaan.

ngembak

Sampah yang dikelola dengan baik pada sektor hulu dengan prinsip 3R (Reuse, Redeuce, dan Recycle) tentunya akan mengurangi volume sampah yang akan dikirim ke TPA sebagai tempat pengelolaan sampah akhir (hilir). Perlu diketahui tiap tahun terjadi peningkatan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) Ngembak, Kecamatan Purwodadi sehingga membuat luasan lahan TPA semakin berkurang.

“Dari luasan lahan TPA yang sekarang yakni 4,5 hektare saat ini tinggal 10-15 persen saja. Hal ini mengingat volume sampah yang semakin meningkat,” jelas Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Grobogan M Chanif melalui  Kabid Kebersihan A Wahib Suyuti, Sabtu (Solopos : 13/8/2011).

Pembenahan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Wilayah Kabupaten Grobogan TA. 2012

Kabupaten Grobogan dengan ibukotanya di Kota Purwodadi dapat dikatakan terletak pada posisi silang, karena dilalui jalur jalan Semarang-Purwodadi-Blora, Solo-Purwodai-Blora, Solo-Purwodadi-Pati, Solo-Purwodai-Kudus, serta jalan-jalan lain yang menghubungkan Kabupaten Sragen, Boyolali, Salatiga, dan Demak.

 

Melihat posisi strategis tersebut, perlu didukung dengan infrastuktur yang memadai, salah satu infrastuktur yang penting adalah infrastruktur jalan. Jaringan jalan sebagai salah satu prasarana infrastruktur merupakan komponen penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana diketahui, jaringan jalan di Kabupaten Grobogan kondisi fisik struktural maupun fungsional jalan masih belum mantap dalam mengakomodasi pergerakan orang dan barang. Permasalahan teknis, alam, maupun terbatasnya anggaran merupakan factor-faktor yang menjadi hambatan dalam peningkatan kualitas jalan yang lebih baik.

 

wismp kabupaten grobogan Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kabupaten yang bertumpu pada sektor pertanian khususnya sebagai penghasil pangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah, dengan produksi padi sawah pada tahun 2009 sebesar 719.495 ton/tahun.  Produktifitas pangan tersebut didukung dengan luas lahan baku pada saat ini adalah 64.790,210 Ha, yang terdiri atas sawah beririgasi teknis seluas 18.394,780 Ha, sawah beririgasi setengah teknis 1.658,000 Ha, sawah beririgasi sederhana 10.609,260 Ha dan sawah tadah hujan 34.128,170 Ha (Sumber: Grobogan dalam angka 2011).

 

Salah satu permasalahan utama dalam pembangunan pertanian tanaman pangan khususnya komoditas beras adalah dalam hal penyediaan air irigasi secara berkelanjutan.  Kenyataan yang ada bahwa kualitas sumber daya manusia baik petani pemakai air maupun aparat pemda pada umumnya masih sangat terbatas sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengelola sumberdaya air.  Di pihak lain kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur pengairan mengalami penurunan kuantitas dan kualitasnya, yang akan berpengaruh terhadap produktifitas lahan, dan akhirnya berpengaruh terhadap kesejahteraan petani.  Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan kualitas SDM aparat maupun petani dalam pengelolaan sumberdaya air serta peningkatan partisipasi petani dan kelompok tani dalam operasi maupun pemeliharaan jaringan irigasi.  Untuk mendukung program pengelolaan sumberdaya air dan irigasi tersebut Kabupaten GROBOGAN mulai tahun anggaran 2006 sampai dengan 2010 telah melaksanakan kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Program APL I. Kabupaten Grobogan juga terpilih lagi untuk mengikuti program WISMP 2.  

Sektor sanitasi merupakan salah satu pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan kemiskinan. Kondisi sanitasi yang tidak memadai akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan terutama di daerah permukiman padat, kumuh dan miskin di Kabupaten Grobogan. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mencapai target Millennium Development Goals (MDGs) Tahun 2015. Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat kepemilikan sistem jaringan air limbah (sewerage) terendah di Asia. Kurang dari 10 kota di Indonesia yang memiliki sistem jaringan air limbah dengan tingkat pelayanan sekitar 1,3% dari keseluruhan jumlah populasi.

Page 5 of 6