iden

Bidang Rendal

Bappeda Grobogan Mengikuti Rakor Tim Pengelola SIPD Semester II Tahun 2019

Rakor SIPD Sem II Hotel Kesambi Hijau

Semarang - Bappeda Grobogan Mengikuti Rakor Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Semester II Tahun 2019 OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah selama dua hari di Hotel Kesambi Hijau Semarang, Jl. Kesambi No. 7 Semarang .

Sebagai materi pengantar pada hari pertama dilakukan sosialisasi tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dengan narasumber dari Bappenas yakni Bapak Agus Manshur SE, MA. Menurut beliau kelemahan perihal data yang terjadi di pemerintahan hingga saat ini adalah beberapa instansi memproduksi data untuk keperluan  masing – masing sehingga sering dijumpai data dengan versi yang berbeda-beda. Sementara saat dibutuhkan oleh pihak lain, data tersebut tidak dibagipakaikan.

Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Rakor SIPD Sem II Hotel Kesambi Hijau Semarang Prinsip SDI

Acara selanjutnya adalah sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menggantikan kedudukan Permendagri nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Sosialisasi ini disampaikan oleh Bapak Rendi Jaya Laksamana, ST, MM selaku Kasubdit Partisipasi Masyarakat dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Dalam kegiatan Rakor ini hanya membahas Informasi Pembangunan Daerah, dan belum membahas tentang Informasi Keuangan Daerah serta Informasi Pemerinntahan Daerah Lainnya.

Penguatan Data Statistik, Data Spasial dan Single Data Sistem Dalam Mendukung Satu Data Indonsia (SDI)

Pada hari ke dua, acara dilanjutkan dengan materi “Penguatan Data Statistik dalam Mendukung Satu Data Indonesia” yang dipaparkan oleh Sdr. Rio Basunindya Gunawan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah

Rencana tata kelola sederhana sebagai tindak lanjut atas Perpres 39 tahun 2019 dan Permendagri 70 tahun 2019 adalah :

  1. Membuat Daftar Data
  • Daftar data dibuat oleh Tim Pengelola Data, yakni OPD – OPD sebagai Produsen Data, Kominfo sebagai Wali Data di daerah, serta Pembina Data.
  1. Menentukan Data Prioritas
  • Dasar Penentuan data Prioritas adalah Mendukung Prioritas Pembangunan dalam RPJMN, Mendukung pencapaian SDG’s, dan kebutuhan mendesak yang ditentukan dari Daftar Data oleh Forum Satu Data Indonesia.
  1. Memastikan Data Prioritas Memenuhi 4 Prinsip SDI
  • Dengan kondisi yang akan dihadapi adalah belum adanya standarisasi struktur metadata

Selain itu disampaikan pula materi tentang Penguatan Data Spasial dan Single Data System dalam Mendukung Satu Data Indonesia (SDI) yang disampaikan  oleh Bapak Ir. Arief Boedijanto, M. Si selaku Kabid Statistik Diskominfo Provinsi Jawa Tengah

Rakor SIPD Sem II Hotel Kesambi Hijau Semarang Penguatan Data Spasial

Kebijakan pembangunan sudah selayaknya menerapkan prinsip money follow priority programs dan berorientasi pada pendekatan Tematik, Holistic, Integrative, dan Spasial (THIS), sehingga peranan data statistik sektoral maupun data geospasial sangatlah penting dan strategis. Dengan berbasis data statistik sektoral dan data geospasial, maka kualitas perencanaan (Efisiensi dan Efektifitas) pembangunan akan tercapai secara optimal.