Purwodadi, 29 April 2024, BAPPEDA Kab. Grobogan memfasilitasi rakor Forum Komunikasi antar Badan Keswadayaan Masyarakat (FK BKM) Kecamatan Purwodadi. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) merupakan bentukan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan / Perdesaan yang selanjutnya bernama NSUP KOTAKU (National Slump Upgrading Program Kota Tanpa Kumuh). Program ini hampir menjamah seluruh wilayah Perkotaan di seluruh Indonesia selama kurang lebih 16 tahun terakhir. Di Kab. Grobogan sendiri, hampir seluruh desa/kelurahan sudah membentuk BKM di mana para BKM tersebut membawahi 3 Unit Pengelola yakni Unit Pengelola Lingkungan (UPL), Unit Pengelola Keuangan (UPK), dan Unit Pengelola Sosial (UPS). Walaupun BKM sudah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan di Kab. Grobogan, tidak semua masih aktif dengan program kegiatannya dan ada beberapa yang sudah non aktif. Khususnya di Kecamatan Purwodadi, hanya ada 7 BKM yang kinerjanya dianggap bagus dengan program kegiatannya sampai dengan tahun 2024 ini. Berjalannya acara, para pengurus BKM dengan kategori bagus ini melaporkan program kegiatannya serta apa saja kendala-kendala yang mereka temui dalam mempertahankan eksistensi serta kualitas kinerjanya. Terdapat juga 3 BKM yang kinerjanya dianggap buruk dan setelah dilakukan evaluasi kinerja ditemukan bahwa terdapat kendala permasalahan pada Unit Pengelola Keuangannya (UPK). Harapannya, kinerja dari 7 BKM dengan kategori bagus tersebut bisa diterapkan dan dicontoh oleh seluruh BKM yang kinerjanya kurang bagus/buruk, karena BKM yang merupakan badan hasil bentukan dari masyarkat kelurahan dan desa, dimana secara pasti masyarakat merasa memiliki badan tersebut sehingga seluruh program kegiatannya merupakan hasil dari masyarakat dan untuk masyarakat sendiri.

Purwodadi, 25 Maret 2024, BAPPEDA Kab. Grobogan kembali melakukan desk matriks indikator TPB / SDG's Tahun 2024 terkait capaian indikator TPB / SDG's Tahun 2022 - 2023 guna mendukung tersusunya dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi Jawa Tengah. Beberapa tahun terakhir, dalam memenuhi matriks data SDG's Kab. Grobogan yang difasilitasi oleh BAPPEDA memenuhi beberapa kendala utamanya banyak OPD / wali data yang tidak mengirimkan data / tidak melaporkan. Selain itu, kondisi data tersebut capaiannya dirasa rendah dan masih jauh dari target pembangunan daerah khususnya indikator-indikator makro yang bisa kita lihat secara umum secara statistik melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Grobogan. Pada pelaksanaan desk TPB / SDG's Tahun 2024, juga ditemui kendala yang sama. Banyak OPD / unsur wali data lainnya di luar OPD yang masih belum paham dalam membaca indikator-indikator pada matriks data SDG's, sehingga banyak yang belum bisa mengisi matriks data tersebut. Selain itu, banyak wali data yang beranggapan bahwa jika hal tersebut tidak terkait langsung dengan tusi mereka, maka hal tersebut tidak menjadi prioritas dan pada akhirnya tidak ada program/kegiatan yang terisi khususnya pada matriks Program / Kegiatan Instansi Pemerintah yang di dalamnya berisi program, kegiatan, dan anggaran yang telah dilaksanakan tahun 2022 -2023. Harapannya, OPD / wali data harus paham apa itu SDG's serta apa yang perlu dilakukan dalam berkontribusi dalam pencapaiannya walaupun hal tersebut tidak terkait secara langsung dengan tusinya. Karena, TPB / SDG's sudah terkolaborasi dan tersinkronisasi dengan indikator-indikator yang ada pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kab. Grobogan yang telah ditetapkan, sehingga hal tersebut nantinya akan berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan di Kab. Grobogan.

Purwodadi, Senin 3 April 2024, BAPPEDA Kab. Grobogan sebagai Wakil Ketua II TPPS Kabupaten Grobogan bersama dengan DP3AKB Kab. Grobogan melaksanakan serta memfasilitasi Rapat Koordinasi TPPS di tingkat Kabupaten. Rakor yang dihadiri oleh seluruh anggota TPPS secara fokus membahas tentang hasil kinerja TPPS dari tahun 2022 sampai dengan triwulan I tahun 2024. Kinerja-kinerja yang menjadi fokus dalam pembahasan diantaranya adalah terkait aktualisasi serta implementasi kegiatan yang secara signifikan bisa berdampak kepada penurunan prevalensi stunting di Kab. Grobogan. Hambatan dan permasalan yang terjadi di dalam hasil kinerja juga menjadi pembahasan tersendiri, dimana mayoritas hambatan dan permasalahan yang menjadi kendala dalam berkinjera adalah terkait anggaran di masing-masing unsur / bidang TPPS. Sebagai contoh dari Dinas Kesehatan sebagai Koordinator Bidang Pelayanan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Sensitif TPPS Kab. Grobogan, mengusulkan bahwa saat ini masih terdapat kesulitan dalam hal pendanaan untuk kegiatan pemberian PMT di beberapa puskesmas. Sehingga menyampaikan bahwa membutuhkan dana paling tidak 200 sampai dengan 260 juta rupiah untuk kegiatan tersebut. Selain itu, DPUPR Kab. Grobogan sebagai Anggota Bidang Pelayanan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Sensitif TPPS Kab. Grobogan, mengutarakan bahwa kedepan akan masih melakukan perbaikan infrastruktur jalan dalam mendukung peningkatan kualitas jaringan transportasi dalam memudahkan akses masyarakat kepada layanan-layanan kesehatan yang ada di Kab. Grobogan. DPUPR Kab. Grobogan juga akan melakukan pembangunan TPS 3R dan direncanakan tersebar di 4 lokasi strategis yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat di Kab. Grobogan. Harapannya, Kinerja TPPS Kab. Grobogan terus meningkat serta mampu memberikan contoh berkinerja baik kepada TPPS di tingkat Kecamatan dan Desa yang saat ini masih terpotret berkinerja kurang.

Purwodadi, 4 Maret 2024, Bappeda Kab. Grobogan bersama dengan Dinas Pendidikan Kab. Grobogan saling bersinergi, berkoordinasi, membahas, serta memetakan strategi-strategi komprehensif, efektif, efisien guna meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Grobogan. Rakor yang dipimpin langsung oleh Ka. Bappeda Kab. Grobogan Bapak Afi Wildani, S.T., M.Eng. membahas secara khusus tentang "bagaimana" dan "strategi apa" yang paling mendekati serta berdampak signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang diantara komponen pembentuknya adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Di dalam diskusi dan pembahasan yang dilakukan bersama, terpetakan salah satu strateginya yakni dengan menangani serta mengembalikan Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk kembali bersekolah karena, hal ini dihoptesiskan sebagai main factor yang paling mendekati untuk berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Grobogan. Saat ini capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Grobogan dirasa kurang signifikan. Selain itu, saat ini Provinsi Jawa Tengah juga tengah menargetkan sharing capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari seluruh Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah, guna mencapai target indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah, yang saat ini dinilai masih jauh dari target yang ditetapkan. Harapannya, melalui penanganan dan pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk kembali bersekolah bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Kab. Grobogan, berkontribusi terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kab. Grobogan, serta diukur melalui kualitas capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Grobogan.