Kamis, 14 Desember 2023 bertempat di Ruang Pangripta Kabupaten Grobogan. Dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan dan pengembangan wilayah di Kabupaten Grobogan, Bappeda Kabupaten Grobogan mengadakan kegiatan FGD kemiskinan dan pengembangan wilayah. FGD tersebut dipimpin oleh Plt. Kepala Bappeda Wahyu Susetijono, SH, MM dan di moderatori Sekretaris Bappeda Afi Wildani, ST. M.Eng. Kegiatan mengundang seluruh OPD dan beberapa lembaga seperti ekraf, APINDO, Bank Jateng, BKK, Asosiasi UMKM secara luring serta kecamatan secara daring melalui zoom.
Narasumber Kepala BPS Kab. Grobogan Anang Sarwoto, S.Si, MM menyampaikan materi “Memaknai Angka Kemiskinan” disampaikan bahwa Persentase Penduduk Miskin Kab Grobogan Tahun 2023 adalah 11,72% atau 162,52 ribu jiwa dnegan garis kemiskinan Rp 464.614 kapita/bulan. Persenatse penduduk miskin tahun 2022-2023 turun sebesar 0,08%. Akan tetapi Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Peran BPS dalam penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu dengan melakukan pendataan penduduk miskin ekstrem dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data dasar dan menyelenggarakan surveu sebaga sarana evaluasi perkembangan penghapusan kemiskinan ekstrem yang merupakan bagian dari survei sosial dan ekonomi (susenas).
Berikutnya narasumber dari Dosen DPWK UNDIP Samsul Ma’rif, SP, MT menyampaikan materi “Pengembangan Wilayah Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Grobogan” disampaikan bahwa PARTICIPATORY POVERTY ASSESMENT (PPA) merupakan salah satu alat yang dapat digunakan dalam melakukan assesment terhadap kemiskinan secara partisipatif untuk penembangan wilayah. Dalam hal ini masyarakat dilibatkan secara aktif dalam 5 tahapan assesment kemiskinan, yang meliputi: Identifikasi permasalahan dan akar kemiskinan, Pemilihan prioritas pilihan kebijakan/program kegiatan, Identifikasi kekuatan, peluang, hambatan dan ancaman pelaksanakan program dan kegiatan, Implementasi program dan kegiatan dan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan.