iden

Berita

dagingglonggn 1Petugas dari Dinas Peternakan dan Perikanan Grobogan didukung instansi terkait lainnya kembali melangsungkan razia daging gelonggongan, Kamis (7/6/2018) dinihari. Dalam kegiatan ini petugas berhasil mengamankan lebih dari 100 kg daging
gelonggongan.

Daging gelonggongan yang difatwakan haram oleh MUI itu ditemukan dari tiga pedagang daging asal Pati dan Grobogan sekitar pukul 04.30 WIB. Daging tersebut dikirim oleh pemasok dari Boyolali.

WTP opini 1 copyPemkab Grobogan berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017. Penyerahan opini WTP dilakukan oleh Ketua BPK RI Perwakilan Jateng Hery Subowo kepada Bupati Grobogan Sri Sumarni di Semarang, Senin (28/5/2018). Selain Grobogan, ada beberapa kabupaten lainnya yang juga mendapatkan opini WTP.

nontunai 2018 copySetelah tertunda beberapa kali, bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kabupaten Grobogan akhirnya mulai disalurkan, Jumat (25/5/2018). Penyaluran diawali dengan launching BPNT untuk bulan Mei yang dilakukan Sekda Grobogan Moh Sumarsono di salah satu E-Warong di Desa Pulorejo, Kecamatan Purwodadi.

Sekda Sumarsono meminta agar pengelola E-warong melayani KPM penerima BPNT dengan baik. Khususnya, bagi KPM yang sudah lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas yang harus diberikan keutamaan pelayanan.

uji informasi 1Para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ada di Grobogan diminta melakukan uji konsekuensi untuk informasi yang dikecualikan atau informasi yang tidak bisa diberikan pada publik. Hal itu disampaikan Kepala Diskominfo Grobogan Wiku Handoyo, usai menggelar Focus Group Discussion uji konsekuensi untuk informasi yang dikecualikan di gedung Riptaloka, Selasa (22/5/2018). FGD diikuti PPID di semua SKPD termasuk dari unsur kecamatan.

Uji konsekuensi ini dilakukan dalam rangka menidaklanjuti penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan sesuai UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setelah dilaksanakan, uji konsekuensi Informasi yang dikecualikan akan ditetapkan dalam Daftar Informasi sebagai pedoman PPID untuk merespon pemohon informasi publik.